Alasan Kebijakan tak Jelas, PKS Tolak Kenaikan BBM

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS berani bertolakbelakang dengan fraksi-fraksi lain di Sekretariat Gabungan (Setgab yang mendukung kenaikan harga BBM. PKS lantang menolak kenaikan BBM karena dinilai pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas.

Anggota Komisi VII PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat untuk menaikkan harga BBM. Masalahnya, bukan hanya pada mahalnya harga minyak di pasaran internasional. Lebih dari itu, harus ada kebijakan yang menyertainya untuk meringankan masyarakat yang menghadapi dampak kenaikan BBM.

Pihaknya sudah mencontohkan masalah pembenahan transportasi massal. "Kalau ini dibenahi, pemerintah bisa menghemat BBM hingga Rp 2 triliun. Tapi sayangnya, itu diabaikan. Masyarakat akhirnya beralih ke kendaraan motor pribadi dan mengabaikan transportasi massal," jelas Mardani, saat dihubungi, Selasa (6/3).

Mardani menegaskan, penolakan ini bukan berarti membangkang. "Kami hanya menunjukkan kepedulian kami kepada masyarakat kecil," jelasnya. Mereka semakin terbebani dengan kenaikan ini. Kalau saja tidak dinaikkan pihaknya yakin mereka tidak akan merasakan dampak yang merugikan.