JAKARTA, - Partai koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan (Setgab) pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB sudah pasti mendukung kenaikan harga BBM, namun tidak demikian PKS. Partai itu masih menolak dan karena itu perlu menyurati presiden.
Sementara PDIP, Gerindra dan Hanura sudah pasti menolak kenaikan harga BBM tersebut. “Dalam surat itu intinya PKS masih menolak kenaikan harga BBM. Surat itu sudah dikirim tiga hari lalu. Intinya kita menolak kenaikan harga BBM. Masih ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain menaikkan harga BBM. Misalnya secara fiskal masih memungkinkan untuk tidak menaikkan harga BBM. Syaratnya, ada keinginan dari pemerintah. Semua ini secara fiskal masih manageable, masih bisa diutak-atik kalau mau," tandas Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI Anis Matta, Rabu (21/3).Menurut Anis dalam suratnya ke Presiden tersebut menawarkan beberapa solusi untuk menghemat anggaran pemerintah selain menaikkan harga BBM. Solusi tersebut diantaranya adalah penghematan belanja pegawai pemerintah, pemanfaatan dana sisa lebih pembiayaan (Silpa), dan efisiensi serapan anggaran.
"Pemerintah juga harus menyiapkan strategi kebijakan energi yang tepat untuk menghadapi kelangkaan minyak bumi di masa depan,” tambah Anis.
Selama 7 tahun ini lanjut Anis, pemerintah selalu terlambat merespon untuk menyikapi kenaikan harga minyak dunia. Seharusnya pemeirntah memperbaiki paket kebijakan energi dan itu yang tidak dilakukan selama 7 tahun pemerintahan SBY.
“Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang fundamental. Kita tidak punya strategic reserve, seperti Bulog, kan punya cadangan beras, minyak kan bisa begitu," terang Anis.
Penolakan masyarakat secara luas termasuk mahasiswa dan buruh terhadap rencana kenaikan harga BBM, membuat Presiden SBY merasa terancam dengan menyebutnya ada gerakan aneh untuk menjatuhkan dirinya dari tampuk kekuasan sebelum 2014. Bahkan sebelumnya Menko Polhukam Djoko Suyanto menyebut mereka itu makar. Mantan Panglima TNI Wiranto pun menilai itu berlebihan dan sipil tidak mungkin makar. Biarkan saja SBY mengeluh terus. Biar saja. Atau tanya sendiri kenapa dia mengeluh," tandas Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Rabu (21/3). Wiranto enggan berkomentar ketika ditanya apakah dirinya terganggu dengan keluhan Presiden SBY tersebut. Wiranto memilih menjawab diplomatis. "Saya sudah sering bicara gak usah diulangi lagi," tambahnya.
Rabu (21/3), ribuan demonstran yang menolak kenaikan harga BBM terus memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat di mana Presiden SBY berkantor. Dalam sepanjang jalan, mereka menggelar orasi sehingga arus lalu lintas dari arah Bundaran HI yang menuju Harmoni harus berputar balik.
Sedikitnya 21 elemen masyarakat berorasi dari 2 buah mobil yang membawa pengeras suara. Mereka terus berjalan bergelombang dengan target menuju depan Istana Merdeka. Mereka meneriakkan yel-yel dan menyanyikan penolakan kenaikan harga BBM.
Akibat konsentrasi demonstran, arus lalu lintas menuju Harmoni lumpuh. Puluhan kendaraan yang telah memasuki Jalan Medan Merdeka Barat terpaksa diminta polisi untuk berputar balik menuju Bundaran Indosat Thamrin. Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan harga bensin premium Rp 1.500,00/liter dari harga Rp 4.500,00/liter. Saat ini usulan tengah diproses.
Polda Metro Jaya mempersiapkan 14 ribu personelnya dibantu TNI untuk pengamanan demo kenaikan BBM yanga akan berlaku mulai 1 April 2012 mendatang. "Masalah pengamanan kenaikan BBM ini, 14 ribu (personel) kita kerahkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri.
Jumlah personel yang diterjunkan tersebut dibagi dalam dua tugas. Yakni pengamanan demonstrasi terkait penolakan kenaikan BBM dan pengamanan SPBU-SPBU yang ada di Jabodetabek. "Tiap SPBU akan dijaga anggota, kemudian kita menjaga kelancaran distribusi BBM agar jangan sampai terhambat," ujarnya.
Selain itu, Polri juga menggandeng Pertamina dalam pengawasan terhadap suplai BBM di tiap SPBU. "Jangan sampai SPBU tersebut harusnya stok masih ada sudah dikatakan habis. Kita bisa call ke pertamina untuk kemungkinan ditambah kuota supaya kelangkaan teratasi," katanya.
Polri juga terus melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang melakukan pengisian. Terkadang, Rikwanto mencontohkan, ada beberapa modus penimbunan BBM yang dilakukan masyarakat dengan cara memodifikasi tangki pengisian sehingga melebihi limit tangki.
"Kadang yang terjadi di lapangan, ada oknum masyarakat yang memodifikasi tangki kendaraan, yang tadinya kapasitas 60-70 kilometer dimodifikasi bisa 200 liter. Ini yang kita awasi," katanya.
Pikiran Rakyat Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar