Menurut Mustafa Kamal, PKS memberi opsi, diantaranya menaikkan BBM secara bertahap.
Surat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berujung kontroversi. Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)."Jangan dibayangkan berlebihan sehingga isunya berkembang tidak proposional. Seolah-olah ini masalah dukung dan tidak mendukung. Ada yang menyebut ini jadi masalah koalisi," kata Mustafa saat dihubungi VIVAnews, Jumat, 23 Maret 2012.
Menurutnya, PKS hanya memberikan opsi bagaimana membuat postur APBN Perubahan menjadi lebih bagus terkait dengan kenaikan BBM itu. Dia juga mengungkap bahwa salah satu opsi yang mereka tawarkan kepada Presiden adalah menaikkan harga BBM secara bertahap, menaikkan harganya tidak terlalu tinggi, atau memberlakukan dua harga.
"Misalnya, harga untuk rakyat kecil yang diwakili alat transportasi umum jangan dinaikkan. Yang dinaikkan itu untuk pengguna mobil pribadi. Nah, dengan opsi semacam ini, kok, kami masih dibilang menolak kenaikan BBM. Dari mana itu?" tegasnya.
PKS bersedia menerima adu argumentasi sejauh isu yang diperdebatkan adalah substansi masalah yakni mencari solusi dan opsi yang terbaik dari keadaan yang tidak enak di mana pemerintah terpaksa menaikkan BBM. "Kalau diskursus sehat, ayo kita berdebat. Tapi, kalau isunya dibelokkan seperti sekarang ini kan, jadi tidak jelas," imbuhnya. Sudah mendapat surat balasan dari Presiden SBY? "Prosesnya sedang berjalan," kata Mustafa tidak menjawab pertanyaan.
Demokrat sebelumnya bereaksi keras atas surat PKS tersebut. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menimbang akan mengirim surat juga kepada Presiden SBY. Demokrat ingin SBY mempertimbangkan posisi PKS sebagai koalisi.
VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar