Ilustrasi (inet)
“PKS menganggap bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi belum tentu solusi terbaik bagi persoalan APBN, ekonomi dan sektor energi kita. Kami yakin masih banyak opsi lain yang bisa dieksplorasi untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih dalam (sampai ke akar masalahnya),” kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, membacakan sikap awal PKS dalam surat tersebut, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Dalam surat tersebut, PKS pun memberikan beberapa alternatif solusi agar harga BBM tak dinaikkan signifikan. Alternatif solusi pertama, harga BBM tidak dinaikkan.
“Alternatif 1, harga BBM tidak naik . PKS berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam RAPBNP akan membutuhkan tambahan sekitar Rp60 triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp 25 triliun dalam RAPBNP 2012, sehingga kekurangan dana dalam RAPBNP menjadi sebesar Rp 35 triliun,” kata Abdul.
Opsi kedua adalah BBM bersubsidi dengan 2 harga. Kebijakan ini diharapkan bisa ditimang pemerintah sebelum menghapus penuh subsidi BBM.
“Alternatif 2, BBM bersubsidi dengan dua harga. Jika pemerintah ingin mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM, maka sebaiknya memilih kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy) yaitu melalui skema BBM Bersubsidi 2 harga (dual price), yaitu Rp 6.000/liter untuk Mobil Pribadi sesuai usulan RAPBNP 2012, sementara Kendaraan Umum, Angkutan Pedesaan, Kendaraan Barang/Usaha Kecil Menengah, dan motor tetap seharga Rp 4.500/liter,” paparnya.
Usulan ketiga adalah agar pemerintah menaikkan BBM bersubsidi namun sedikit saja. Jika ini yang diambil, mungkin PKS akan sepakat.
“Alternatif 3 BBM Bersubsidi naik minimal dalam tenggat waktu tertentu untuk kemudian dikombinasikan dengan kebijakan BBM Bersubsidi dua harga. BBM Bersubsidi naik sementara Rp500, sampai kemudian infrastruktur pengaturan yang sebelumnya tertunda dapat diselesaikan. Setelah infrastruktur pengaturan siap maka untuk kendaraan pribadi dinaikkan menjadi Rp6.000/liter dan untuk Kendaraan Umum, Angkutan Pedesaan, Kendaraan Barang/UMKM, dan motor tetap hingga akhir masa pemerintahan Bapak SBY. Dengan janji pada sisa masa jabatan Bapak SBY seluruh transportasi umum dimodernisasi dari hasil penghematan,” jelasnya.
PKS melihat kenaikan harga BBM cukup merugikan masyarakat. PKS mencatat beberapa resiko yang harus ditanggung dengan kenaikan harga BBM.
“Kenaikan harga BBM untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka sangat tinggi sebesar Rp1.500/liter tentunya akan meningkatkan beban kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika kebijakan ini nantinya tetap dijalankan maka yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah adalah dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan. Dengan demikian dampak inflasinya menjadi berlipat dan akan menambah jumlah penduduk miskin, karena menurunnya daya beli, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya pengangguran baru,” terangnya.
“Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik yang akan semakin besar kedepan yang memungkinkan terjadinya aksi-aksi massa yang merendahkan wibawa institusi kepresidenan,” tambahnya.
Sumber: dakwatuna.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar