Jakarta PKS siap menanggung risiko apa pun atas pilihan dalam paripurna BBM. Bahkan, PKS sudah mempersiapkan diri apabila kelak dibuang dari koalisi Presiden SBY.
"Insya Allah siap, walau itu domain Majelis Syuro," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, saat dikonfirmasi, Sabtu (31/3/2012).
Mardani menjelaskan, pilihan PKS dalam paripurna BBM sudah dipikirkan secara matang. PKS hanya berjuang demi kepentingan rakyat, tidak ada pilihan lain.
"Suara rakyat adalah amanah untuk PKS. Terlalu lama kita diajak untuk tidak jujur pada rakyat," tegas Mardani.
Opsi pilihan yang berbeda dari koalisi pun diambil berdasarkan perintah Presiden PKS Luthfi Hasan yang ingin agar, FPKS bersama rakyat.
"Kita nyaman mengambil keputusan memilih opsi 1," tutur anggota Komisi VII DPR ini.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar