PKS menegaskan kontrak koalisi ditandatangani antara partai dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang muncul belakangan.
"Perlu diingat bahwa akad koalisi PKS adalah dengan SBY bukan dengan Setgab," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Aboe Bakar Alhabsy, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Perjanjian antara PKS dan SBY diibaratkan seperti proses pernikahan. SBY melamar PKS untuk bergabung. Ketika sudah atap, SBY dan PKS memiliki pembantu yakni Setgab.
"Misalkan saja kalau anak anda dilamar seseorang kemudian dilanjutkan akad nikah, beberapa waktu kemudian pembantu mantu (SBY) anda ini ngomong mau mentalak anak anda, apakah anda akan menanggapinya, kira-kira posisinya begitulah," sindirnya.
PKS menunggu pernyataan langsung SBY terkait nasib PKS di koalisi, diceraikan atau tidak. PKS tidak terlalu memikirkan pernyataan Sekretaris Setgab Syarif Hasan yang mengatakan saat ini anggota koalisi berjumlah lima partai politik.
Lima partai tersebut adalah Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. PKS tidak masuk koalisi.
"Masak pas ngelamar berani ngomong langsung, giliran mau talak diwakilkan ke pembantu, ini enggak tepat. Ya, ketimbang berspekulasi bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu (SBY) anda sendiri yang ngomong," ujarnya.
inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar