Ngetop Abizzz...

Senin, 09 April 2012

SBY Terjebak dalam Pusaran PKS?

Headline
Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi Susilo Bambang Yudhyohono 
 
Jakarta - Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi Susilo Bambang Yudhyohono (SBY) tampaknya terjebak dalam pusaran PKS. Kesepakatan Selasa (3/4/2012) malam di Cikeas agar Aburizal Bakrie mengumumkan ke publik soal posisi PKS, justru kini menarik diri.

Kesepakatan dua hari pasca-pertemuan di Cikeas, Selasa (3/4/2012) pekan lalu agar Aburizal Bakrie mengumumkan posisi PKS di koalisi nyatanya tak terlaksana. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan pemerintah yang berwenang untuk memutuskan posisi PKS. "Wewenang dari pemerintah untuk memutuskannya. Itu hanya ada dua pihak; pemerintah dan PKS," ujar Aburizal Bakrie kepada wartawan di Solo, Minggu (8/4/2012).


Pernyataan Aburizal Bakrie ini membuyarkan kesepakatan sebelumnya yang diambil dalam pertemuan SBY dengan lima pimpinan partai politik koalisi minus PKS di Cikeas. "Pak Ical ditunjuk SBY untuk mengumumkan posisi PKS di koalisi. Disepakati dua-tiga hari setelah pertemuan di Cikeas," ujar sumber INILAH.COM di partai koalisi SBY-Boediono di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, akhir pekan lalu.

Informasi ini ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua yang menyebutkan Aburizal Bakrie diberi kewenangan untuk mengumumkan posisi PKS di koalisi. "Itu (mengumumkan) adalah sebuah penugasan dari Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono sehingga tidak semua harus diumumkan Ketua Setgab atau Partai Demokrat," kata Max.
Jika merujuk kesepakatan antarpimpinan koalisi di Cikeas, semestinya Aburizal Bakrie mengumumkan posisi PKS, Kamis (5/4/2012) lalu. Memang, sempat beredar rumor di kalangan wartawan bila saat itu Aburizal Bakrie bakal mengumumkan ke publik soal posisi PKS. Namun, hingga berganti hari, tak jelas ihwal rumor tersebut.
Kondisi ini pula yang menyebabkan posisi PKS yang hampir sepekan menjadi perbincangan agar didepak dari posisi koalisi kian tak menemukan kejelasannya. Padahal Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar secara tegas menegaskan PKS telah melanggar kode etik (code of conduct) koalisi.

Begitu pula saat pertemuan tertutup SBY dengan pengurus DPP Partai Demokrat dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR pada Minggu (1/4/2012) lalu, SBY menegaskan akan mengeluarkan PKS secara baik-baik dari koalisi.
"Presiden SBY secara eksplisit dan tegas menyebutkan akan mengeluarkan PKS dari koalisi dengan baik-baik, karena masuknya juga baik-baik," ujar sumber INILAH.COM yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, ketika itu.

Namun, Staf Khsusus Presiden bidang politik Daniel Sparingga mengungkapkan formula akhir koalisi dan implikasi pada susunan kabinet akan disampaikan langsung oleh Presiden SBY. "Semuanya akan disampaikan sendiri oleh Presiden SBY," ujar Daniel melalui rilis yang diterima Kamis (5/4/2012) pekan lalu.
Pernyataan Daniel ini bertolak belakang dengan berbagai informasi yang bersumber dari pimpinan partai koalisi yang menyebutkan Abruizal Bakrie dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Setgab bakal mengumumkan posisi PKS di koalisi.

Berlarut-larutnya pengumuman SBY terkait posisi PKS membawa spekulasi politik di publik. Salah satunya, kini justru SBY terjebak dalam tikungan PKS. Antara mengeluarkan PKS dari koalisi dengan konsekuensi memecat seluruh menteri yang didukung PKS, mengurangi jatah menteri dari PKS, serta sama sekali tak ada keputusan politik apapun kepada PKS.

inilah.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar