PKS: SK Keluar, Kami Akan Tinggalkan Pemerintahan

• 

Jakarta: Tekanan politik kini tengah menerpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti pada Rabu (4/4) siang, bendera PKS diturunkan di depan Kantor Sekretariat Bersama Partai Koalisi pendukung pemerintah di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Rakyat untuk SBY menuntut agar partai berbasis massa Islam itu dikeluarkan dari koalisi karena dianggap mengingkari kesepakatan koalisi.

Sinyal bahwa PKS mulai ditinggalkan oleh koalisi terlihat dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. PKS tidak diundang dalam pertemuan tersebut.


PKS memang harus menanggung konsekuensi politik atas sikap yang diambilnya saat rapat paripurna DPR pada Jumat pekan lalu. PKS memilih satu suara dengan oposisi seperti Gerindra yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sikap ini jelas berbeda dengan suara koalisi yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Kalangan partai politisi koalisi menilai PKS bisa dikeluarkan dari koalisi karena melanggar kontrak politik. Pandangan dari Wakil Ketua Setgab Koalisi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, misalnya. Menurut Aburizal Bakrie atau Ical, bila ada masalah penting yang harus diputuskan, maka anggota koalisi harus tunduk pada keputusan bersama.
"Bila dia (PKS) tidak melaksanakan keputusan bersama, maka kemudian kontraknya (kontrak politik) berakhir. Maka, presiden bisa mendesak atau dia mengundurkan diri," ucap Ical.
Di lain pihak, PKS menyatakan siap dengan segala konsekuensi, termasuk jika harus hengkang dari koalisi. "Kalau Kemudian Setgab sudah lebih dahulu mengambil inisiatif untuk membahas dan ingin mengeluarkan PKS. Ya, alhamdulillah kita nggak perlu repot-repot," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq.
"Tinggal nunggu SK dari Presiden SBY. Begitu SK-nya kami terima, insya Allah kami akan tinggalkan pemerintahan," imbuhnya.

Namun, menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, situasi ini justru membuat PKS secara politik berada di atas angin. "Posisi di atas angin ketika kemudian melempar bola liar kepada presiden sehingga bisa memainkan dua isu," ucap pemerhati politik dari Charta Politika itu.
Yunarto menjelaskan, jika dikeluarkan secara sepihak dari koalisi, mungkin PKS akan mengambil persepsi bahwa mereka dizalimi. Sedangkan jika tidak diambil sikap tegas oleh presiden dan terjadi tarik ulur, maka presiden juga yang akan menghadapi posisi sulit. "Mungkin PKS akan menunggu dan tidak mengambil sikap karena posisi di atas angin itu," kata Yunarto.
PKS sendiri kerap berseberangan dengan koalisi. Seperti saat menyikapi kasus Century yang berujung berkurangnya jumlah menteri PKS di kabinet. Kini, publik pun menanti. Mungkinkah PKS benar-benar keluar dari pemerintahan

Liputan6.com