Rapat internal Partai Demokrat pada Minggu (1/4/2012) sore di DPP Partai Demokrat yang dihadiri Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY menjadi ajang curhat SBY kepada para kadernya. Dalam pidatonya, SBY merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait PKS. "SBY menyebutkan akan mengeluarkan PKS dengan baik-baik dari koalisi," ujar sumber INILAH.COM yang juga peserta rapat tersebut.
Dua hari berikutnya, Selasa (3/4/2012), menindaklanjuti pernyataannya di forum internal Partai Demokrat tersebut, SBY mengundang pimpinan partai koalisi minus PKS di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, dikabarkan PKS akan dikeluarkan dari barisan koalisi meski tak ada penjelasan resmi dari rapat tersebut.
Perang urat syaraf (psy war) kepada PKS terus berlanjut hingga kini. Berbagai peryataan baik dari internal Partai Demokrat maupun internal koalisi terus berlanjut. Di saat bersamaan, tidak ada kejelasan dari SBY sebagai Ketua Setgab atas nasib PKS di koalisi.
Sumber INILAH.COM di internal koalisi menyebutkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ditugaskan SBY untuk menentukan formula baru di koalisi. "Dalam rapat Setgab minus PKS pada Selasa (3/4/2012) lalu disepakati Pak Ical menyusun formula baru dalam koalisi minus PKS. Rencananya Kamis (5/4/2012) ini dilaporkan ke SBY," ujar salah satu petinggi partai koalisi tersebut.
Sebenarnya dalam kesepakatan code of conduct Setgab Koalisi yang diteken Mei tahun lalu, secara detil diatur kode etik koalisi yang berisi delapan butir kesepakatan. Kode etik tersebut diteken oleh enam pimpinan partai koalisi serta Presiden SBY dan Wapres Boediono.
Dokumen perjanjian partai koalisi yang INILAH.COM peroleh seperti di poin kedua disebutkan sebagai berikut:
Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh presiden (yang dalam hal ini dibantu oleh wapres) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan parpol pada rapat yang dipimpin oleh ketua setgab, wajib didukung dan diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR.
Disebutkan pula, menteri-menteri dari parpol koalisi adalah merupakan perwakilan resmi parpol koalisi, karena itu wajib menjalankan dan mensosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh presiden kepada partainya.
Di poin kelima juga disebutkan bila partai koalisi tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah bisa dikomunikasikan semaksimal mungkin di internal koalisi. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir-butir tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semakismal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.
Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari koalisi, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir. Selanjutnya, presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada di kabinet," demikian butir kesepakatan kode etik koalisi.
Staf Khusus Presiden bidang politik Daniel Sparingga mengatakan formulasi akhir koalisi akan disampaikan langsung oleh presiden. "Semuanya akan disampaikan sendiri oleh Presiden SBY," kata Daniel kepada INILAH.COM melalui pesan pendek, Kamis (5/4/2012).
Kita tunggu saja babak lanjutan psy-war SBY untuk PKS. Apakah sedramatis seperti situasi saat ini, atau justru mengulang drama-drama sebelumnya yang jelas berujung.
inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar