Pemerintahan SBY-Boediono pasca-sidang paripurna DPR tentang RAPBN Perubahan 2012 pada 30 Maret 2012 lalu alih-alih merespons persoalan publik, namun justru disibukkan urusan domestik koalisi.
Partai koalisi disibukkan dengan urusan apakah mendepak PKS dari koalisi atau tidak setelah dalam voting sidang paripurna DPR lalu, PKS menolak rencana penaikan harga BBM. Selain itu, partai koalisi juga disibukkan tentang kursi menteri yang bakal ditinggal PKS.
Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menegaskan wacana tentang pendepakan PKS dari koalisi merupakan isu elit yang sama sekali tidak bersentuhan dengan rakyat. "Isu itu tidak penting buat rakyat," katanya di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
Seharusnya, kata Mahfudz, pemerintah memberi perhatian dan jawaban atas ketidakpastian yang menghantui rakyat. "Seperti apakah harga BBM akan naik, kapan dan berapa naiknya," ujar Mahfudz.
Di samping itu, persoalan penaikan harga sembilan bahan pokok yang telah berlangsung sejak satu bulan lebih imbas rencana penaikan harga BBM, semestinya segera direspons secara aktif oleh pemerintah. "Ini yang dibutuhkan rakyat jawaban dari pemerintah," tambah Mahfudz.
Terkait posisi PKS di koalisi, Mahfudz menegaskan pihaknya siap menerima konsekuensi apapun akibat sikap politik menolak penaikan harga BBM dalam paripurna DPR. "Publik jangan disibukkan dengan isu koalisi. Turunkan harga-harga sekarang. Itu pesan hati rakyat Indonesia," tegas Ketua Komisi Pertahanan ini.
Seperti diketahui, pasca-sidang paripurna DPR Jumat (30/4/2012) lalu, Setgab Koalisi terus membincangkan posisi PKS dalam koalisi. Ini menyusul sikap PKS yang berbeda dengan koalisi. SBY juga telah mengumpulkan pimpinan partai koalisi kecuali PKS pada Selasa (3/4/2012) malam lalu di kediaman SBY di Cikeas, Bogor Jawa Barat.
Sebelumnya dalam rapat internal Partai Demokrat, Pengurus DPP Partai Demokrat, anggota Fraksi Partai Demokrat, SBY mengatakan akan mengeluarkan secara baik-baik PKS dari koalisi. "Dalam pidatonya SBY secara tegas mengatakan akan mengeluarkan PKS dari koalisi," ujar salah satu peserta rapat.
Mulai dari Presiden SBY, pimpinan partai koalisi hingga parlemen di koalisi sibuk membincangkan persoalan kursi PKS. Padahal, persoalan nyata di depan mata yang menyangkut kepentingan publik, nyaris absen dari hikuk-pikuk ini. Sungguh ironi.
inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar