TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua
Umum Partai Demokrat, Anar Urbaningrum (tengah), bersama Sekjen Partai
Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan), dan Ketua DPP, Saan Mustofa,
saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu
(1/4/2012). Jumpa pers terkait rapat koordinasi partai yang dipimpin
Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, yang salah satunya
membahas batalnya rencana kenaikan harga BBM pada bulan April ini.
TRIBUNNEWS/HERUDIN
JAKARTA -
Sejumlah politisi Partai Demokrat tak lagi "menggebu-gebu" menyikapi
nasib PKS di Setgab parpol koalisi pemerintah. Kini, mereka menyatakan
menyerahkan sepenuhnya nasib PKS kepada Ketua Setgab sekaligus Ketua
Dewan Pembina partainya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Itu kewenangan Ketua Setgab, Pak SBY. Tentu Ketua Setgab punya banyak catatan, banyak laporan, terkait koalisi. Karena itu sudah menjadi wilayah koalisi, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY," kata Wakil Sekjen sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Saan Mustofa, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Saan mengaku belum tahu rencana pertemuan pimpinan parpol koalisi tanpa mengundang petinggi PKS dalam dua hari ke depan, sebagaimana pengakuan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, sebelumnya. Yang ia tahu, pertemuan pimpinan parpol koalisi dalam waktu dekat hanya rapat rutin. "Akan ada rapat evaluasi itu (PKS)," ujarnya.
Ia menampik adanya pertemuan SBY dan sejumlah pimpinan parpol koalisi membahas perombakan kabinet di Cikeas, pada Senin (2/4/2012) malam.
Kini, Saan sependapat bahwa evaluasi terhadap kabinet adalah kewenangan presiden dibantu Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Menurut Saan, sejak awal Partai Demokrat berharap Setgab tetap kompak dan solid dalam mendukung kebijakan dan program pemerintahan SBY-Boediono
Ia mengakui hubungan fraksi Demokrat PKS kerap berseberangan di parlemen. Namun, ia menganggap hal itu sebagai dinamika politik biasa.
Senada dengan Saan, Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, juga menyatakan evaluasi PKS di dalam Setgab adalah kewenangan Presiden Yudhoyono selaku Ketua Setgab. (Abdul Qodir)
"Itu kewenangan Ketua Setgab, Pak SBY. Tentu Ketua Setgab punya banyak catatan, banyak laporan, terkait koalisi. Karena itu sudah menjadi wilayah koalisi, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY," kata Wakil Sekjen sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Saan Mustofa, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Saan mengaku belum tahu rencana pertemuan pimpinan parpol koalisi tanpa mengundang petinggi PKS dalam dua hari ke depan, sebagaimana pengakuan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, sebelumnya. Yang ia tahu, pertemuan pimpinan parpol koalisi dalam waktu dekat hanya rapat rutin. "Akan ada rapat evaluasi itu (PKS)," ujarnya.
Ia menampik adanya pertemuan SBY dan sejumlah pimpinan parpol koalisi membahas perombakan kabinet di Cikeas, pada Senin (2/4/2012) malam.
Kini, Saan sependapat bahwa evaluasi terhadap kabinet adalah kewenangan presiden dibantu Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Menurut Saan, sejak awal Partai Demokrat berharap Setgab tetap kompak dan solid dalam mendukung kebijakan dan program pemerintahan SBY-Boediono
Ia mengakui hubungan fraksi Demokrat PKS kerap berseberangan di parlemen. Namun, ia menganggap hal itu sebagai dinamika politik biasa.
Senada dengan Saan, Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, juga menyatakan evaluasi PKS di dalam Setgab adalah kewenangan Presiden Yudhoyono selaku Ketua Setgab. (Abdul Qodir)
Tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar