Komunikasi yang buruk serta penjelasan yang tak clear menjadi biang kerok kisruh dari sidang paripurna DPR akhir pekan lalu. Pengamat ekonomi dari INDEF Iman Sugema menilai komunikasi yang dibangun pemerintah dan Partai Demokrat cukup jelek.
"Gaya yang menyebalkan dan argumentasi yang menyebalkan. Semuanya menyakiti," kata Iman dalam sebuah diksusi di DPD RI, akhir pekan lalu. Dia menilai kebijakan penaikan harga BBM saat ini sebagai kebiajakan yang paling buruk sepanjang sejarah penaikan harga BBM. "Ini kebijakan yang dirancang paling jelek dalam sejarah penaikan harga BBM," tambah Iman. Dia membandingkan saat kebijakan penaikan harga BBM era SBY-JK pada 2005 dan 2008.
Tudingan komunikasi yang buruk yang dilakukan pemerintah dan Partai Demokrat terkonfirmasi di forum Badan Anggaran (Banggar) DPR. Setidaknya saat pandangan mini fraksi, tidak sepenuhnya fraksi sependapat terkait klausul ayat 6a dalam pasal 7 RUU APBN Perubahan. Fraksi-fraksi belum bisa memahami argumentasi pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
Hal serupa juga terjadi dalam barisan partai koalisi SBY-Boediono karena mayoritas fraksi koalisi menolak penaikan harga BBM pada 1 April 2012 ini. Setidaknya hal ini terekam dengan baik saat pandangan fraksi-fraksi dalam paripurna sebelum pengambilan keputusan melalui voting.
Semua fraksi koalisi yakni Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB menolak penaikan harga BBM. Hanya Partai Demokrat yang berpendapat penaikan BBM mutlak dilakukan. "Partai Demokrat setuju langkah pemerintah untuk penyelamatan ekonomi nasional," kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono saat membacakan pandangan fraksinya.
Keputusan paripurna yang menyetujui penambahan ayat 6a dengan penambahan klausul harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 15 persen dalam rata-rata selama enam bulan, jelas tak sepaham dengan niat awal pemerintahan SBY-Boediono. Karena lewat APBN Perubahan 2012 itu dimaksudkan untuk menaikkan harga BBM Rp1.500 per 1 April 2012.
Komunikasi buruk juga dilakukan Presiden SBY terkait rencana penaikan ini. Meski telah mengumpulkan pimpinan partai koalisi dan pimpinan fraksi koalisi pada 14 Maret 2012 lalu, namun nyatanya forum itu hanya formalitas belaka. Setidaknya, umpan balik PKS terkait rencana penaikan harga BBM tak pernah direspons Presiden SBY.
PKS menawarkan tiga alternatif agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menyebutkan PKS menyurati Presiden SBY tentang ide seputar permasalahan harga BBM bersubsidi. "Presiden tidak pernah membahasnya di setgab, bahkan direspon langsung pun tidak," keluh Mahfudz dalam rilis yang diterima INILAH.COM, Senin (2/4/2012).
Jika merujuk kronologi kisruh pembahasan UU APBN Perubahan 2012 terkait penaikan harga BBM ini nyatanya lebih disebabkan buruknya komunikasi pemerintahan SBY dan Partai Demokrat di internal koalisi. Insiden pernyataan Jafar Hafsah terkait Aburizal Bakrie yang mengusulkan penaikan harga BBM di atas Rp1.500 menjadi contoh aktual, yang bermasalah justru dari lingkar dalam pemerintahan.
Jadi, desakan mendepak PKS dari koalisi oleh sebagian kader Partai Demokat terkait polemik pengesahan UU APBN Perubahan 2012 tak ubahnya buruk muka cermin dibelah oleh SBY dan Partai Demokrat.
inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar