JAKARTA,
Terkait sikap politik PKS yang menolak harga BBM dinaikkan pada sidang
paripurna, Jumat (30/3), Anggota Komisi III DPR Indra yakin partainya
tidak melanggar kontrak politik dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Coba buktikan klausul mana yg kita langgar," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (2/4).
Indra
justru menganggap komitmen PKS menolak kenaikan harga BBM untuk
menyejaterakan rakyat. Bahkan, katanya dalam koalisi tidak harus selalu
seiring sejalan. Ia juga menegaskan bahwa nasib PKS bukan di tangan
Setgab, melainkan di tangan rakyat.
"Kita
memilih menolak BBM karena konstituen kita yang telah membesarkan PKS,
karena rakyat dan rakyat menghendaki DPR menolak kenaikkan BBM. Tapi
ketika akhirnya kita memilih, ya kita memilih bersama rakyat. Karena
tidak mungkin kita menghianati keinginan rakyat," ujarnya.
Menurut
Indra, PKS sepenuhnya menyerahkan keputusan seutuhnya pada SBY,
mengingat SBY memiliki hak prerogatif. "Jadi keputusan gimana PKS
nanti, kita serahkan ke SBY. PKS nanti jaga akan bersikap," imbuhnya.
Namun, Indra belum bisa memberitahukan sikap seperti apa yang akan dilakukan PKS, semua tergantung keputusan Majelis Syuro PKS.
"Semua
adalah domain Majelis Syuro, kita sebagai kader PKS patuh dan taat.
Kalau Majelis Syuro mengatakan keluar koalisi, dengan senang hati siap
terus berjuang. Kalau tetap dalam koalisi, kita tetap akan berjuang
dengan konstruktif, tidak asal bos senang," paparnya.
Lebih
jauh Indra mengingatkan, sejak awal PKS tidak meminta untuk berkoalisi,
justru kata Indra, SBY yang meminta partainya untuk berkoalisi.
"SBY yang melamar PKS," tuturnya.
PedomanNEWS -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar