DPR harus transparan soal anggaran

Aboebakar Al Habsyi (Bowo/Gresnews)

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsyi mengaku pembahasan anggaran di tingkat legislatif selama ini tidak transparan. Namun, persoalan transparansi itu tidak hanya berlaku di internal legislatif, juga berlaku di kalangan eksekutif dan yudikatif.

"Persoalan transparansi bukan hanya untuk DPR, tapi semua lembaga di tingkat eksekutif maupun yudikatif," ucap Aboebakar, kepada wartawan seusai pertemuan pembahasan pengelolaan anggaran, di Jakarta, Kamis (23/2).

Pembahasan pengelolaan anggaran ini dilakukan mengingat selama ini lembaga wakil rakyat terus menuai kritik publik karena sejumlah kasus yang mencuat terkait minimnya transparansi soal anggaran.

Selama ini, kata Aboebakar, diakui bahwa pembahasan anggaran tidak terbuka sehingga masyarakat menilai ada sebuah permainan dalam pembahasan tersebut yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Untuk itu harus dibuat sebuah sistem baru yang mengarah kepada pencegahan korupsi secara sistemik bukan sporadis. Langkah itu harus kita mulai segera dengan melakukan koordinasi yang cukup baik. Sudah saatnya pembahasan demi pembahasan anggaran kita sama-sama terbuka, jangan sampai publik menilai negatif. Ini tanggung jawab moral kita dalam mengemban amanah rakyat," pungkas Aboe.

Hadir dari kalangan DPR seperti Bendahara parpol, ketua dan wakil Fraksi, Badan Anggaran DPR, ketua-ketua komisi dan Badan Kehormatan. Sedangkan dari pemerintah ada Menteri Keuangan, KPK dan Polri.

(gresnews.com)