"Sebaiknya dibawa ke jalur hukum saja,"kata Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012).
Karena, menurut Anis, melempar wacana ke publik berpotensi menimbulkan pertanyaan masyarakat. Malah citra DPR taruhannya.
"Daripada di declare seperti itu tapi belum jelas," jelas Anis.
Selain itu, menurut Anis, jika tidak lekas diselesaikan ke penegak hukum, bisa memancing transaksional. Bisa saja anggota DPR yang tak ingin disebut menempuh jalan lain.
"Bisa malah menyebarkan teror secara masal dan bisa menyebabkan transaksi baru nanti malahan," ingat Anis.
PPATK menyatakan sedang menganalisis terhadap 2000 rekening anggota DPR. Namun pernyataan yang ditulis dalam jawaban resmi PPATK ini dicoret dengan stabilo hitam.
"Saat ini PPATK sedang melakukan proses atas lebih dari 2000 laporan terkait dengan anggota DPR dimanta mayoritas transaksi dilakukan oleh anggota Banggar DPR," tulis Ketua PPATK M Yusuf dalam materi rapat dengar pendapat PPATK dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012). Tulisan tersebut dicoret tinta ber warna hitam.
Saat dikonfirmasi anggota DPR, Ketua PPATK memberikan penjelasan. Bahwa pernyataan tersebut tak dibuka sekarang karena proses analisis masih berlangsung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar