Halaman
Ngetop Abizzz...
-
JAKARTA - Hidayat Nur Wahid, calon gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan seju...
-
MAKASSAR, Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat politik praktis, membuat ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Akmal Pasluddin, gera...
-
Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diselenggarakan mulai 25-28 Maret 2012 di Medan, akan memb...
-
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera pernah mengajukan sembilan nama calon untuk menduduki kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu...
-
Hidayat Nur Wahid Jakarta Siti Rahayu, ibunda anggota DPR Hidaya...
-
Oleh : Cahyadi Takariawan Dalam dakwah, ada banyak kondisi yang tidak selalu sama dengan harapan. Oleh karena itu selalu ada ruang perma...
-
- Triwisaksana atau yang akrab disapa Bang Sani, legowo tidak menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di pilgub DKI 2012 in...
-
Kemarin Saya menghadiri Silaturahim di Padepokan Madani. Ada wayang Golek dan Taujih dari Pimpinan Padepokan Madani (Ust Hilmy Aminuddin...
-
Bincang-bincang Joseph Kristiadi: "Rakyat Harus Memproduksi Pemimpin" SAAT ini muncul penilaian, kepemimpinan nasion...
-
Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq MEDAN – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, mengaku enggan mengomen...
Rabu, 09 Mei 2012
KPK Rilis Daftar Teratas Tersangka Korupsi di Tahun 2012, Tak Ada dari PKS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/5), merilis urutan kategori warga negara pelanggar hukum yang terlibat kasus dugaan korupsi sepanjang kuartal pertama tahun 2012. Dalam daftar tersebut, anggota parlemen menduduki peringkat teratas warga negara yang ditahan sebagai tersangka korupsi. "Ada enam orang [yang terlibat korupsi] dari DPR dan DPRD [DPD]," kata juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (8/5).
Di antara anggota parlemen yang tengah diselidiki KPK tahun ini adalah Anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati (PAN) dan anggota parlemen dari Partai Demokrat Angelina Sondakh.
Sementara peringkat kedua dalam yakni orang-orang dari lembaga swasta, diikuti oleh pejabat pemerintah, termasuk wali kota, gubernur dan pegawai negeri berpangkat tinggi.
Selama periode empat bulan, KPK mengklaim telah mengembalikan uang negara dari tindak pidana korupsi senilai Rp 24,8 miliar. "Jumlah kerugian negara yang disimpan dan diberikan kepada negara sebagai penerimaan bukan pajak dari kasus korupsi sebesar Rp 24.891.091.799," kata Johan.
PKS Piyungan
PKS Piyunga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar