Mobdin jenis Kijang Innova tersebut hanya sempat mampir di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS selama tiga malam. Kemudian setelah dilakukan pembahasan internal partai, fraksi memutuskan untuk mengembalikannya.
FPKS memutuskan untuk mengembalikan mobdin baru karena dinilai akan lebih memiliki daya guna apabila mobil itu berada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Meskipun dilihat dari nilai pengadaan hanya menyerap anggaran sebesar 0,85 persen dari anggaran di Sekretariat DPRD, namun FPKS telah memutuskan untuk melaksanakan hasil musyawarah.
Sementara itu untuk operasional fraksi, FPKS akan tetap menggunakan kendaraan pribadi milik Ketua Fraksi, Ali Mahmudi. "Saat ini cukup dengan menggunakan mobil pribadi, dan itu sudah memenuhi kebutuhan," ujar staf ahli fraksi PKS, Yudi Sulistyo.
Ketika disinggung terkait sikap awal dari fraksi yang mendukung pengadaan mobdin tersebut, pihaknya mengatakan bahwa pengadaan itu kewenangan Banggar dan Sekretariat Dewan.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto juga menyatakan menolak mobdin baru tersebut. Ia beralasan sejak dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran mobdin tidak masuk dalam musrenbang.
blokBojonegoro.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar