Sejak kebijakan RSBI diberlakukan, berbagai persoalan muncul. Mulai dari pembiayaan yang harus ditanggung oleh siswa. Mahalnya biaya pendidikan hanya karena ada label RSBI. Padahal dalam konstitusi jelas disebutkan mencerdaskan rakyat adalah kewajiban negara. Persoalan lainnya, RSBI telah memunculkan kasta dalam pendidikan nasional.
“Kita tahu, pendidikan untuk mensejajarkan seluruh anak negeri. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang status kemampuan ekonominya. Faktanya RSBI milik kelas ekonomi tertentu,” kata Rohmani.
Setelah 6 tahun berjalan, program RSBI belum menunjukkan capaian kemajuan pembangunan pendidikan nasional. Bahkan tujuan dari RSBI belum juga terwujud, yaitu mencetak sekolah bertaraf internasional (SBI). Hal ini menurut Rohmani patut dipertanyakan karena sejak tahun 2005 hingga saat ini belum satu pun sekolah yang berstatus SBI.
“Anggaran yang dikeluarkan pemerintah miliaran untuk menjadikan SBI. Belum lagi dana yang dipungut dari orang tua murid. Namun hingga hari ini hasilnya belum ada,” Kata Rohmani.
Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), seluruh sekolah yang kelola sebagai RSBI tidak satu pun layak menjadi SBI. Jumlah sekolah RSBI mencapai 1.305 sekolah yang terdiri atas level SD, SMP, SMA, dan SMK.
Ini ironi kata Rohmani ditengah ekspektasi masyarakat memiliki pendidikan terjangkau dan berkualitas. Rohmani kembali meminta pemerintah mengoreksi kebijakan RSBI. Menurutnya semua sekolah berhak mendapat perlakuan yang sama. Layaknya fasilitas yang diterima sekolah RSBI. Seharusnya bukan sekolah yang berlabel RSBI saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar