Ketua DPP PKS Refrizal mengatakan rapat fraksi digelar pukul 07.30 di ruang fraksinya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. "Kami sudah tegas menolak kenaikan BBM sejak awal begitu," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (30/3/2012).
Dia menambahkan PKS masih berharap pemerintah mengambil jalan alternatif lain agar harga BBM tidak dinaikan. "Kita tidak pro kenaikan meski kita koalisi," tandasnya.
Selain menentukan dua opsi besaran subsidi energi, paripurna siang ini akan membahas usulan penambahan Pasal 7 ayat 6A yang memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga minyak dunia.
"Kita sepakat tidak ada amandemen. Pasal 7 ayat A itu usulan pemerintah, karena itu kami menolak," tegas Refrizal.
Menurutnya keputusan ini merujuk pada pidato politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Mukernas PKS di Medan, Selasa (27/3) yang menegaskan partainya akan menolak kenaikan BBM demi kepentingan rakyat.
"Jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikan harga BBM itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan," tegas Luthfi waktu itu.
BIla PKS bergabung dengan PDIP, Gerindra dan Hanura menolak kenaikan harga BBM, maka kubu kontra kebijakan pemerintah ini memiliki kekuatan 194 suara. PKS memiliki 57 kursi, PDIP 94, Gerindra 26 dan Hanura 17 kursi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar