PKS: Tentara Kembalilah ke Barak!

 Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy, menilai pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menangani unjuk rasa tidak tepat. Sebab katanya, TAP MPR VI/MPR/2000 telah memisahkan organ TNI dan Polri.

"Sebenarnya pelibatan TNI dalam menangani unjuk rasa sudah tidak tepat. Kita harus ingat TAP MPR VI/MPR/2000 telah memisahkan organ TNI dan Polri, jadi jangan lagi libatkan TNI untuk mengerjakan tugas Polisi," jelas anggota Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy, Rabu (28/3/2012) dikutip VIVAnews.

Tentara itu, lanjutnya, dididik untuk perang, bukan menangani demonstrasi. TNI tidak pinya SOP untuk pengendalian masa, standar operasi mereka adalah untuk melumpuhkan dan menghancurkan musuh.
"Nah kalau mereka turun dan menghadapi mahasiswa, prosedur bagaimana yang akan mereka gunakan," katanya.

Dalam aturan seperti protap (prosedur tetap) 1 hanya berlaku untuk polisi. Bukan untuk digunakan oleh TNI. Penugasan TNI untuk menghadapi demonstrasi tidaklah tepat.

"Ini tidak sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Saya minta TNI segera dikembalikan ke barak, jangan membuat rakyat semakin panik dengan isu gerakan massa yang besar dan anarkis," katanya.

Sudah cukup rakyat terjepit dengan kenaikan harga akibat isu kenaikan harga BBM. Jangan tambah lagi, katanya rasa aman masyarakat yang terganggu dengan isu gerakan masa.

Muhammadiyah
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga telah menyayangkan sikap pemerintah ikut melibatkan prajurit TNI menghadapi aksi massa menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurut Din, pengerahan TNI menunjukkan sikap keras kepala pemerintah untuk mempertahankan kebijakan yang jelas merugikan rakyat.

"Ketika pemerintah harus menurunkan tentara, jangan sekedar hanya dilihat dari tidak melanggar undang-undang, tapi itu sudah di luar policy militer Indonesia yang seharusnya menghadapi ancaman dari luar," kata Din di Jakarta, Ahad (25/3/2012).

Menurut Din, pelibatan tentara menangani aksi demonstran bukan sesuatu yang bijak.

"Jangan kemudian dipakai untuk menghadapi rakyat sendiri, apalagi anak-anak bangsa, mahasiswa," tambah Din.*

Hidayatullah.com—