JAKARTA
— Para politisi yang tergabung dalam koalisi mempertanyakan komitmen
Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi setelah berbagai sikap yang
berbeda dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, PKS berbeda sikap
terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
bersubsidi.
Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu
diingat bahwa koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya.
Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan
kami yang merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al
Habsy, di Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Pernyataan Aboe Bakar itu
mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi
pos menteri PKS dari empat menjadi tiga kursi. Kader PKS, Suharna
Surapranata, ditarik dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi.
"Karena
komitmen kepada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan kami
tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.
Aboe
Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan Ayat 6a pada Pasal
7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan koalisi
sudah berseberangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS Luthfi Hasan
Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.
Ketika
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap
mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan Ayat 6a. Pasal 7 Ayat
6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi Ayat
6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada
kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah
Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
"Kami tidak tuli
dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak buta dengan aksi
yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah. Berbagai aksi yang
masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak kenaikan harga BBM,"
kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden
pasti akan menyikapi perkembangan dalam Rapat Paripurna di DPR. Jika
pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.
"PKS
bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri itu
adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan
nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di
dalam pemerintahan maupun di luar," pungkasnya.
KOMPAS.com
Halaman
Ngetop Abizzz...
-
Triwisaksana (PKS) bertemu warga (Antara/ Nur Yahya) "Kami tidak perlu berhutang budi dengan ...
-
Para petani menyampaikan ucapan terima kasih kepada PKS yang beberapa waktu lalu telah menolak kenaikkan BBM. Karena kenaikkan BBM akan s...
-
Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini siap bertarung di Pilkada DKI dengan kendaraan PKS. Pasangan ini pun menjamin dana untuk k...
-
JAKARTA - Entah apa yang menjadi alasan aparat Brimob yang tiba-tiba menyerang markas HMI Jakarta di kawasan Cilosari 17, Ci...
-
Oleh : Cahyadi Takariawan “ He tangi, tangi …. Iku bosmu sido ndaftar Gubernur Jakarta !” suara melalui handphone itu demikian keras d...
-
Jakarta Sekretaris FPKS yang juga anggota Komisi VIII DPR Abdul Hakim sepakat dengan Ketua MUI Khalil Ridwan ...
-
Jakarta Partai Demokrat (PD) menunjukkan sikap melunak kepada PKS dengan tak lagi mengusir PKS dari koalisi. Apa alasannya? "Melun...
-
Ali Mahmudi, SP (Ketua FPKS DPRD Bojonegoro) Bojonegoro - Perhelatan Pilkada Bojonegoro 2...
-
Ali Mahmudi, SP. (Ketua FPKS DPRD Bojonegoro) Pemkab Jangan Hanya Berhitung Materi Saja Praktek prostitusi termasuk salah satu penyaki...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar