JAKARTA
— Para politisi yang tergabung dalam koalisi mempertanyakan komitmen
Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi setelah berbagai sikap yang
berbeda dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, PKS berbeda sikap
terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
bersubsidi.
Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu
diingat bahwa koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya.
Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan
kami yang merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al
Habsy, di Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Pernyataan Aboe Bakar itu
mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi
pos menteri PKS dari empat menjadi tiga kursi. Kader PKS, Suharna
Surapranata, ditarik dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi.
"Karena
komitmen kepada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan kami
tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.
Aboe
Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan Ayat 6a pada Pasal
7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan koalisi
sudah berseberangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS Luthfi Hasan
Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.
Ketika
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap
mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan Ayat 6a. Pasal 7 Ayat
6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi Ayat
6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada
kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah
Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
"Kami tidak tuli
dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak buta dengan aksi
yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah. Berbagai aksi yang
masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak kenaikan harga BBM,"
kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden
pasti akan menyikapi perkembangan dalam Rapat Paripurna di DPR. Jika
pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.
"PKS
bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri itu
adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan
nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di
dalam pemerintahan maupun di luar," pungkasnya.
KOMPAS.com
Halaman
Ngetop Abizzz...
-
Rofi' Munawar, Lc Jakarta, (26/3) – Pemerintah harus tetap fokus menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat, menging...
-
Hidayat Nur Wahid JAKART - Calon Gubernur DKI Hidayat Nurwahid pontang-panting menembus banjir di ...
-
inilah.com Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya mengungkapkan salah satu pas...
-
PKS Tambakrejo KAIRO -- Presiden terpilih Mesir Mohammed Mursi merupakan Presiden Mesir pertama yang hafal Al ... quran. Pria bern...
-
Hari ini (Jum'at, 9/3/12) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk zona Jawa Timur...
-
Jakarta: Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Jakabering, Muhammad Nazaruddin, dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam...
-
HIDAYAT+DIDIK Resmikan Motor Keliling Layanan kesehatan GRATIS untuk warga tidak mampu . ( *PKS Papanggo)
-
Meneg BUMN Dahlan Iskan disambut para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) pada program Penge...
-
<br> Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) tampaknya akan segera melakukan p...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar