Halaman
Ngetop Abizzz...
-
Jakarta Bukan hanya politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka saja yang cuap-cuap lantang menyerukan penolakan penaikan BBM. Politisi PKS, Indra,...
-
Pembina Federasi Operasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) Sholahuddin Wahid alias Gus Sholah, menyampaikan apresiasi tinggi kepada...
-
Ditengah bertaburnya para bintang sepak bola, tidak menyangka diantara mereka ternyata banyak ya...
-
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto memberikan apresiasi dan memberikan dukungan atas naiknya Harga Pembelian Pemerin...
-
Gatot Pujo Nugroho (Antara) Jakarta. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gatot Pujo Nugroho akan segera menduduki kursi Sum...
-
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail PKS Tambakrejo DEPOK---Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menggunakan seped...
-
Diskusi UNIMIG dengan Buruh Migran Indonesia Hong Kong Tin Hau Art, 6 Mei 2011 . Letaknya tak jauh dari Victoria Park, jalan saja lemp...
-
Kehadiran 10 warga Indonesia dari kalangan politisi dan pengusaha ke perayaan ulang tahun negara penjajah Zionis Israel pada K...
-
vivanews PKS Tambakrejo Dua anggota perguruan bela diri Kera Sakti tewas mengenaskan dan seorang lainnya kritis saat mengiku...
-
Solo- Inilah photo pimpinan preman Iwan walet ( muslimdaily.net) yang pada hari kamis(3/5/12) menjadi otak penyerangan terhadap anggota L...
Rabu, 04 April 2012
PKS Ikhlas Jika 3 Menterinya Dibagi-bagi
Jakarta - Jabatan dan kekuasaan bukan segalanya bagi PKS. PKS bahkan ikhlas apabila 3 menterinya dibagi-bagi ke partai koalisi lain, seperti Golkar dan Partai Demokrat asalkan rakyat mendapatkan haknya.
"Kami ikhlas. Jabatan dan kekuasaan bagi kader PKS bukan segalanya, asal merah putih berkibar, rakyat memperoleh hak-nya, untuk itulah kemerdekaan diproklamirkan. Merdeka!" kata Sekretaris FPKS, Abdul Hakim, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Menurut dia, PKS siap dengan segala konsekuensi atas penolakan kenaikan harga BBM. PKS siap dengan apa pun yang terjadi dan menatap optimis Pemilu 2014.
"Keputusan politik, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sudah kami perhitungkan risiko politiknya. Kami puas telah memperjuangkan aspirasi rakyat, 60 persen lebih rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM," kata Abdul.
Pandangan senada disampaikan Wasekjen PKS Mahfudz Siddik. Menurut dia, PKS saat ini masih menunggu keputusan SBY.
"Kita siap segala-galanya. Kalau Pak SBY mau, gampang saja pidato dua kalimat," kata Mahfudz.
*http://m.detik.com
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar